fungsi kepala daerah. 1. fungsi kepala daerah

Kepala; 2. Pasal 47 (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Hubungan Kepala Daerah dan DPRD. CO, Jakarta - Istilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. 17 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan. Istilah-istilah tersebut sering terdengar di tengah-tengah masyarakat, seperti saat kepala daerah atau pimpinan lembaga/instansi berganti. Melansir situs resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang memiliki posisi di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 4. 22 Kota Bandung – 40115. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa. TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA. Uraian kedudukan, tugas, dan fungsi kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut: (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Dan Penegakan. 12 Tahun 2011. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu membantu Bupati. 120 Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah Surya Mukti Pratama, Hario Danang Pambudhi2 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: suryamukti99@gmail. Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan UU No. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat WALIKOTA BLITAR,. bahwa berhubung dengan keadaan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, koordinasi kegiatan Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Jangan sampai kebijakan yang dibuat ketinggalan zaman, khususnya terkait. Pemuda No. Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau indep…Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Kehadiran staf ahli sangat membantu bagi kepala daerah. oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD; b. Dalam hal ini Kepala Daerah diposisikan sebagai Terlapor. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 16. Berita : Bagian Umum Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah TEGUH IMAM SANTOSO, S. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBD dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi : a. c. PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMUJU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU,. Darsono terdiri dari: 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sos. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk period e 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah 1. Akan tetapi Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, menegaskan bahwa penunjukan perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah itu "tidak serta merta diputuskan oleh. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Jika diperhatikan seksama, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. Memberikan pedoman kepada anggota. 25. fungsi normatif Undang-Undang Nomor. Kedudukan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. Sebagai contoh, UU 17/2014 hanya menyebutkan fungsi DPRD yang terdiri dari fungsi legislasi (fungsi pembentukan perda), anggaran, dan pengawasan seperti yang disebut dalam Pasal 316 ayat (1) UU 17/2014. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. 1/1995. Pasal 8 (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk: a. Melaksanakan urusan umum, seperti: Penataan administrasi perangkat desa. . Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Menyediakan pelayanan kepada. Tugas Kepala Daerah: a. go. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdomisili di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165. pendapatan dan belanja daerah. unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan; unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan. Essay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi. Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 3. jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas SETDA memiliki wewenang sebagai berikut : a. B. penyusunan perencanaan pembangunan Daerah berdasar-kan isu-isu strategis, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan c. Yang tak kalah krusial, terkait kewenangan penjabat kepala daerah. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas NV, Jakarta, 1995, hlm 23 sehingga DPRD dianggap sebagai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil. 10. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Sub Bagian Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi. Pasal 10 (1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur JenderalGubernur selaku kelapa daerah tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/Kota terjadi karena undang-undang pemerintah daerah (baik UU No. a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan. Dan sebagai Kepala Daerah Otonom, maka ia perlu mendapat dukungan dari Rakyat yang dipimpinnya. PMDN NO. Sekretaris Daerah: Rp 17 127. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyatBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) III. menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan UKM Daerah provinsi dan. Fungsi. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, menolah, dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. Hal ini diperkuat lagi dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu:. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 32 tahun 2004 ternyata banyak. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa. , Pertama, bermitra di satu sisi dan laporan pertanggungjawaban di sisi yang lain terjadi karena DPRD secara fungsi merupakan gabungan antara DPR dan MPR (ditingkat pusat) sedangkan di daerah. 000. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah; Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi. 2. 710. Dengan kedua fungsi tersebut kepala daerah , harus mengamankan juga program-program pemerintah di daerah, sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 3 Pasal 65. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Fungsi Kepala Adat . Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1. Pertama, yaitu fungsi desentralisasi. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan APBD mempunyai kewenangan antara lain : a. C. daerah dan anggota DPRD. OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD YANG DIHARAPKAN Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah adalah setara dan bersifat kemitraan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Kedudukan KPA dalam Pengadaan Barang/JasaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan amanat dari desentralisasi, dimana dalam pelaksanaan Pemerintahan antara pusat dan daerah, Pemerintah Daerah (daerah otonom) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) menyatakan: Pemerintah Daerah (daerah otonom) diberikan hak,. mengatur dan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. 9 Dengan berbagai permasalahan tersebut, menghendaki adanya perubahan antara hubungan antara pusat. Selama ini, berhasil tidaknya kepala daerah dalam menciptakan output kinerja selalu berkaitan dengan fungsi utama pemerintahan. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam. biropemotdajabar@gmail. Ananda Putri Sujatmiko - detikNews. c. Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. I. MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sebelas kepala daerah di Sulawesi Selatan dipastikan tak akan menghabiskan masa jabatan. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai urusan teknis pemerintahan, atas usul Sekretaris Daerah. Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia, Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. 8-9, Blok F, Lantai. Melansir situs resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang memiliki posisi di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 2. Dalam analisis lebih lanjut, hasil wawancara memberikan klarifikasi lebih lanjut efek dari variabel. Untuk dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan melalui : Telp : (0274) 515865, 562682. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pelaksana Kegiatan, Pengelola dan. Advokasi. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kwpala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah “hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah”. Bukti otentik dari. Kepala SKPD bagi SKPD yang dipimpinnya berdasarkan pasal 6 ayat (1). DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakat Daerah. Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas : menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;penugasan dari kepala daerah; d. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Kepala Badan. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Kemudian, dalam Pasal 25 & 26 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan. Pelaksana tugas Dinas sesuai dengan bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Dinas mempunyai fungsi : a. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. 6. Sebagai salah satu perangkat daerah Satpol PP memiliki sejumlah tugas di antaranya : memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan. Haryono (Puspem) Mejayan 63153. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk. Penyediaan prasarana perangkat. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Kepala daerah. Seorang Pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pj) Kepala Daerah dapat melaksanakan/melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai pada Ayat (2) pasal yang sama. perencanaan mempunyai fungsi : Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti: a. Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; Mengingat : 1. Kedudukan peraturan daerah Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. com. Esay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi ideal yang harus dibangun Judul : Hubungan Pusat dan Daerah. 196411241984051002 TUGAS DAN FUNGSI Bagian Umum mempunyai tug Toggle navigation menu SEKRETARIAT DAERAH. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data Perangkat Daerah - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. SANKSI. Ikhtisar Jabatan : Memimpin dan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis,. Kepala Daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah . Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 000. membantu kepala daerah dalam: 1. Kepala Daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 900. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Menyoal Efektifitas Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah. KEPALA BAPPEDA. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembentukan P er aturan Daerah. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 3. Essay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi ideal yang harus dibangun. 12. Asisten Ombudsman RI Muhammad Firhansyah Doc Pribadi. No:.